Sejarah Indonesia yang diajarkan di sekolah seringkali berfokus pada narasi heroik perjuangan kemerdekaan. Namun, di balik narasi tunggal tersebut, terdapat banyak peristiwa, kontroversi, dan fakta alternatif yang diabaikan atau disembunyikan, terutama selama era kekuasaan otoriter.
1. Tragedi Kemanusiaan 1965-1966: Pembantaian Massal
Peristiwa yang paling sering disimplifikasi atau dibungkam dalam sejarah resmi adalah pembantaian massal terhadap orang-orang yang diduga anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.
Narasi Resmi Orde Baru: Rezim Orde Baru membangun narasi bahwa G30S adalah upaya kudeta tunggal oleh PKI, yang harus ditumpas untuk menyelamatkan bangsa.
Fakta yang Terselubung:
Skala Korban: Jumlah korban tewas dalam aksi pembersihan anti-komunis ini diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta orang, menjadikannya salah satu pembunuhan massal terburuk pada abad ke-20.
Pelaku: Tindakan keras ini dilakukan oleh militer, kelompok-kelompok paramiliter sipil, dan organisasi keagamaan, seringkali didukung secara logistik dan politik.
Dampak: Peristiwa ini bukan hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga menstigmatisasi keturunan korban (eks-tapol) selama puluhan tahun, membatasi hak sipil dan pekerjaan mereka.
Kontroversi G30S: Hingga kini, motif dan dalang sebenarnya di balik G30S masih menjadi perdebatan akademis, dengan adanya dugaan keterlibatan faksi militer, pengaruh asing (CIA), atau konflik internal di lingkaran kekuasaan.
2. Kontroversi Angka Penjajahan Belanda
Salah satu frasa yang tertanam kuat dalam benak publik adalah bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun.
Narasi Populer: Soekarno sering menggunakan angka 350 tahun untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan perlawanan.
Fakta Historis yang Lebih Kompleks:
Bukan Penjajahan Merata: Masa 350 tahun sering dihitung sejak didirikannya VOC (1602), namun VOC bukanlah pemerintah negara dan tidak semua wilayah Nusantara langsung berada di bawah kendali penuh.
Daerah Berdaulat: Banyak wilayah (seperti Aceh, Bali, dan beberapa kerajaan di Kalimantan dan Sulawesi) baru takluk sepenuhnya pada awal abad ke-20, jauh setelah angka 350 tahun dimulai.
Waktu Penjajahan Efektif: Periode kontrol terpusat dan eksploitasi yang masif (terutama setelah bangkrutnya VOC dan diterapkannya sistem tanam paksa) seringkali lebih pendek dan tidak merata di seluruh kepulauan.
3. Perjuangan Lokal yang Terabaikan dan "Masa Bersiap"
Sejarah perjuangan kemerdekaan didominasi oleh tokoh-tokoh Jawa dan Sumatra, seringkali mengesampingkan peran perjuangan rakyat biasa dan perlawanan lokal lainnya.
Peran Perempuan dan Rakyat Biasa: Kontribusi kaum perempuan, kaum buruh, dan masyarakat adat dalam perjuangan melawan kolonialisme seringkali minim dalam catatan sejarah resmi.
"Masa Bersiap" (1945–1947): Periode segera setelah Proklamasi adalah masa yang penuh kekacauan dan kekerasan yang melibatkan berbagai kelompok. Dalam periode ini, terjadi pembantaian terhadap etnis Tionghoa, Indo-Belanda, dan warga sipil Belanda oleh milisi-milisi pemuda Indonesia yang bersemangat revolusioner. Peristiwa ini adalah sisi kelam revolusi yang jarang diangkat secara terbuka karena dianggap mencederai citra perjuangan nasional.
4. Kasus Pelanggaran HAM dan Konflik Regional
Beberapa peristiwa kelam pasca-kemerdekaan juga sering disamarkan atau dijustifikasi dalam narasi resmi, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Tragedi Timor Timur/Insiden Santa Cruz (1991): Pembantaian warga sipil di pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor Timur (saat itu masih menjadi provinsi Indonesia), terekam dan menyebar secara internasional, memicu sorotan global terhadap pelanggaran HAM selama integrasi wilayah tersebut.
Kerusuhan Mei 1998 dan Tragedi Trisakti: Rangkaian kerusuhan dan kekerasan yang meluas menjelang jatuhnya Orde Baru, termasuk penembakan mahasiswa di Trisakti dan kekerasan seksual yang ditargetkan terhadap etnis tertentu. Investigasi dan pengungkapan kasus-kasus ini hingga kini masih menyisakan tuntutan keadilan.
Operasi Militer di Aceh dan Papua: Konflik dan operasi militer panjang di Aceh dan Papua juga meninggalkan jejak pelanggaran HAM yang masih memerlukan penyelesaian yang adil dan transparan.
Mempelajari "sejarah yang disembunyikan" bukan berarti meragukan semangat nasionalisme, melainkan mendorong pemahaman yang lebih utuh, kritis, dan jujur terhadap proses pembentukan bangsa. Ini adalah langkah penting menuju rekonsiliasi dan pematangan demokrasi.